Efek Disrupsi Mungkinkah Kembali Ke Desa

Efek Disrupsi Mungkinkah Kembali Ke Desa

Efek Disrupsi, Mungkinkah Kembali ke Desa? By : Rhenald Kasali Senin, 30 April 2018 | 06:00 WIB Saya baru saja meninggalkan kawasan pedesaan yang dipenuhi kebun-kebun anggur yang indah di Tuscany, Italia. Selengkapnya »

Negara Berkembang Pelajari Program Dana Desa dan Prukades di Indonesia

Negara Berkembang Pelajari Program Dana Desa dan Prukades di Indonesia

Sedikitnya 17 negara berkembang dari negara-negara Asia Pasifik telah membentuk tim yang dikirim ke Indonesia untuk mengamati dan mempelajari program dana desa dan produk unggulan kawasan pedesaan (Prukades) karena dinilai dapat mengurangi Selengkapnya »

Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa

Strategi Kementerian Desa Cegah Penyelewengan Dana Desa

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Informasi Pusat (KIP) bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) tengah menyusun modul Program Inovasi Desa.  Modul tersebut berguna untuk mewujudkan desa yang transparan, Selengkapnya »

Keunggulan SMART DESA

Keunggulan SMART DESA

Sistem Terpadu Administrasi Data Desa (SMART DESA) merupakan aplikasi yang dibangun berbasis website, sehingga menjadikan aplikasi ini ringan dan dapat dengan mudah diinstalasi dan digunakan.   KEUNGGULAN & FITUR SISTEM TERPADU ADMINISTRASI Selengkapnya »

Keunggulan SMART BUMDESA

Keunggulan SMART BUMDESA

Sistem Terpadu Akuntansi Keuangan BUMDESA (SMART BUMDESA) merupakan aplikasi Sistem Tepadu Akuntansi Keuangan BUMDesa Ver 8.0 yang dibangun berbasis web dengan bahasa pemograman PHP serta menggunakan database MySQL, sehingga menjadikan aplikasi ini Selengkapnya »

Sistem Terpadu Administrasi Data Desa (SMART DESA)

Sistem Terpadu Administrasi Data Desa (SMART DESA)

Sistem Terpadu Administrasi Data Desa (SMART DESA) merupakan aplikasi yang dibangun berbasis website, sehingga menjadikan aplikasi ini ringan dan dapat dengan mudah diinstalasi dan digunakan. Aplikasi ini didedikasikan untuk mendorong terbangunnya keterbukaan Selengkapnya »

 

Terbaru dari Kami : Pelatihan Software dan Bimbingan Teknis Nasional Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1540_10204162374939190_7462567956683995368_n (1)

Telah hadir terbaru dari kami : Pelatihan Software dan Bimbingan Teknis Nasional Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelatihan ini diikuti oleh seluruh desa yang ada di Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera Utara melalui Asosiasi BUMDes se Kabupaten

Marwan Desak Pemda Segera Salurkan Dana Desa

0kfcYI4XFp-e1459580717431

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DPDTT) Marwan Jafar menyatakan Dana Desa punya peran sangat penting bagi pembangunan desa. Maka, ia terus memantau proses penyaluran Dana Desa mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat desa. “Saya menghimbau

Kemenkeu Sosialisasi Dana Desa ke 216 Kabupaten/Kota

GpMLwcRCV9

Metrotvnews.com, Manado: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun pertama implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah melakukan sosialisasi kebijakan dana desa ke 216 kabupaten dan kota di Indonesia. “Sosialisasi kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai kebijakan kepada

Perbup Molor, Pencairan Dana Desa Sumenep Lambat

perbup_molor

Sumenep (beritajatim.com) – Dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk pemerintah desa sebesar Rp 20 trilyun lebih. Dana tersebut belum terserap sepenuhnya. “Hingga sekarang penyerapan dana desa sekitar 50 persen. Karena memang ada prosedur

Pencairan Dana Desa Terkendala Perda

pencairan-dana-desa-terkendala-perda-136415-1

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pencairan dana desa terkendala lambannya penyampaian dokumen Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber pada APBN 2015

Menkeu Ingatkan Bupati Tak Tunda Dana Desa

edit5

BENGKALIS-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan bupati untuk amanah menyalurkan dana desa. Ia menegaskan, akan ada banyak sanksi bagi mereka yang sengaja melakukan penundaan penyalurannya. “Akuntabilitas penyaluran dana desa harus dipantau melalui pelaporan secara berjenjang antarpemerintahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang