Jember Belum Siap Songsong UU Desa

jember

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember menilai pemerintahan desa di kabupaten itu belum siap menyongsong Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penguasaan teknologi informasi jadi persoalan.

“Berlakunya undang-undang tentang desa membawa konsekuensi tersendiri bagi kepala desa. Pengucuran dana pusat yang semula direncanakan sebesar Rp 1 miliar setiap desa bukanlah perkara sepele. Dibutuhkan kades yang mampu mengaplikasikan program tersebut,” kata juru bicara FKB Supardi.

“Namun demikian hingga saat ini kami belum melihat kesiapan kepala desa. Kami mendesak bupati untuk membekali para kades atau lurah dengan kemampuan informasi teknologi, melalui pelatihan aplikatif menuju pelayanan prima di masing-masing desa,” kata Supardi.

Supardi mengingatkan kemampuan seorang kades dalam teknologi informasi akan sangat membantu proses perbaruan data berbagai sektor, misalnya validasi data warga miskin. “Selama ini data kemiskinan selalu menjadi problem, termasuk dalam hal layanan kesehatan bagi 180 ribu warga miskin di Jember,” katanya.

Bupati MZA Djalal mengatakan, menyikapi terbitnya ketentuan baru tentang desa dengan sejumlah langkah. “Penyusunan produk peraturan daerah tentang desa di Kabupaten Jember sampai saat ini dalam proses persiapan usulan pembahasan bersama DPRD Jember,” katanya.

Namun Pemkab Jember telah menerbitkan peraturan bupati tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa dan peraturan tentang pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. “Acuannya Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang baru terbit pada 29 April 2015,” kata Djalal.

Peraturan bupati tersebut disosialisasikan sejak 10 Juni 2015 kepada penyelenggara pemerintahan desa, yang meliputi kepala desa, perangkat, Badan Permusyawaratan Desa, dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa. Nantinya mereka akan mengelola dana desa yang bersumber dari APBN dan alokasi dana desa dari APBD Jember.

“Sebelumnya pada Februari sampai Mei 2015, secara bergelombang seluruh kepala desa di Kabupaten Jember mengikuti pembekalan pendidikan dan pelatihan penyelenggaraan pemerintahan desa yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur,” kata Djalal. [wir]

Sumber : beritajatim.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *