Sumenep (beritajatim.com) – Dana desa yang dialokasikan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 untuk pemerintah desa sebesar Rp 20 trilyun lebih. Dana tersebut belum terserap sepenuhnya. “Hingga sekarang penyerapan dana desa sekitar 50 persen. Karena memang ada prosedur

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan pencairan dana desa terkendala lambannya penyampaian dokumen Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati atau Wali Kota tentang Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber pada APBN 2015

BENGKALIS-Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengingatkan bupati untuk amanah menyalurkan dana desa. Ia menegaskan, akan ada banyak sanksi bagi mereka yang sengaja melakukan penundaan penyalurannya. “Akuntabilitas penyaluran dana desa harus dipantau melalui pelaporan secara berjenjang antarpemerintahan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang

Jakarta (ANTARA News) – Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (12/6) sore untuk mendiskusikan sistem pengelolaan alokasi dana desa. “Saya datang untuk mendiskusikan kajian KPK tentang sistem pengelolaan alokasi dana desa,” ujar Mardiasmo

Jember (beritajatim.com) – Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember menilai pemerintahan desa di kabupaten itu belum siap menyongsong Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014